Darurat Covid-19, PB NU Minta Pilkada Serentak Ditunda

Ketua Umum PB NU KH Said Agil Siraj

MANUS.ID, Jakarta � Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) meminta untuk pilkada serentak 2020 ditunda. Pasalnya, NU menilai perkembangan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia yang mencapai tingkat darurat.

Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU melalui Surat Pernyataan sikapnya, Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati

Said mengatakan, � ditengah pandemi covid-19, prioritas utama Negara dan Pemerintah seharunya adalah mengentaskan krisis kesehatan.

Upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat," Ujarnya, Minggu (20/09)

Sementara Pilkada serentak Desember 2020 yang dihelat di  9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota � sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa.

Kata said, Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, terbukti dalam pendaftaran paslon di berbagai KPU beberapa waktu lalu,  terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan virus corona,"

Lanjut Said Aqil, Faktanya sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19

Untuk itu pihaknya menyampaikan tiga sikap

Pertama, Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

Kedua, meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial

Yang terakhir pihaknya juga perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon Perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada  yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi

Editor : Ar (Redaksi)