21 HARI PASKA LONGSOR KOLONAKAF, PEMKAB BELUM BERIKAN SOLUSI

 

TTS-$P, Setelah masyarakat Kolonakaf mengeluhkan bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menurut mereka tidak sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.

Terhitung dua puluh satu sejak bencana longsor yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dinilai belum mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang sementara terjadi.

Hal ini terbukti sesuai fakta yang terjadi di lapangan, dimana isi bantuan kebutuhan dasar yang diberikan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi kebutuhan bayi dan balita serta anak dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak longsor Kolonakaf.

Terhadap kondisi ini, Ketua Komisi III DRPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Marthen Tualaka yang dihubungi media ini mengatakan bahwa sejak awal telah meminta agar Dinas Teknis harus standby di lokasi longsor,

“Sejak awal bencana di Kolonakaf, saya langsung koordinasi dengan kepala BPBD dan Kadis PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan agar kedua OPD ini segera turun ke lokasi bencana dengan membawa Ekcavator dan armada pendukung lainnya untuk membuka kembali ruas jalan yang putus tersebut agar arus transportasi tidak terhambat”,

“Terkait masalah sosial yang dihadapi di lokasi bencana, kita berharap Pemerintah Daerah segera melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan penduduk dan tokoh masyarakat setempat agar dicarikan solusi sehingga tidak terkesan pembiaran tanpa action yang berdampak pada kerusakan yang lebih parah lagi”,

“Sedangkan untuk penanganan bagi  masyarakat terdampak longsor, pemda harus segera melakukan pendataan pada kesempatan pertama agar memberikan bantuan sesuai kebutuhan dasar yang emergency dan tepat sasaran”,

“Karena itu, mestinya BPBD dan PUPR harus selalu standby di lokasi bencana untuk mengawal proses perbaikan jalan dan distribusi bantuan sosial sampai tuntas”,

Tentang teknis penanganan longsor di Kolonakaf, Ketua Partai Hanura Timor Tengah Selatan ini yakin bahwa Dinas PUPR memiliki staf yang sangat profesional dibidangnya termasuk yang bisa menganalisa pergeseran tanah dan air sehingga mestinya sejak awal sudah mengestimasi perbaikan seperti apa yang harus dilakukan” Jelas Marthen

Sedangkan terkait anggaran, Marthen mengatakan bahwa dari Pos BPBD dan Biaya tak terduga dari APBD TA 2023,

“Untuk anggaran, bisa diambil dari Pos BPBD dan Biaya tak terduga dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023” Pungkas Marthen Tualaka

Ditempat terpisah Kepala Dinas Sosial Nikson Nomleni saat dihubungi awak media ternyata belum berpihak kepada masyarakat terdampak dan mengatakan jika masyarakat terdampak mata buta,

“Kemarin Dong (mereka, warga terdampak) punya mata buta???? Kita bagi bantuan berdasarkan data yang dikasih oleh camat dan bantuan ini bersifat tanggap darurat, dan bantuan ini sifat mendasar, selain bantuan diatas juga ada tikar, terpal, Aqua, beras, sabun dan lain-lain, seharusnya kalau kemarin keberatan tidak usah diambil, kemarin mereka sudah tanda tangan semua, artinya mereka setuju untuk terima Kemarin waktu serahkan ada terima baik-baik, sekarang baru protes lagi. 

Sekertaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Serperius E. Sipa., M.Si yang dihubungi awak media mengatakan bahwa Pemda telah mengantisipasi kondisi tersebut,

“Terkait jalan yang belum diperbaiki Pemda melalui Dinas PUPR sudah turunkan alat berat dengan mobil sedangkan untuk  perbaikan jalan masyarakat masih mau lakukan ribuan adat sehingga alat keluar kembali untuk bantu di tempat lain”,

Sedangkan tentang paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bahwa paket dari tersebut dari pusat dan sudah utuh dalam 1 paket yang di dalamnya terdapat kelengkapan bantuan dari bayi sampai dewasa.” Pungkas Sekda Serperius Sipa. (Yabes Nubatonis)