TTS-$P, Maraknya kasus oknum Kades melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakatnya, menjadi perhatian dan keprihatinan bagi pemerhati-pemerhati serta aktivis di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Salah satunya Donny Tanoen, SE., Koordinator Araksi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menilai bahwa pejabat publik harusnya tak seperti Preman,
“Beberapa kejadian oknum Kades yang diduga telah menganiaya warganya sendiri, merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tapi anehnya secara kelembagaan, dinas PMD belum mampu untuk memberikan Sanksi kepada oknum-oknum tersebut”,
“Mirisnya lagi, beberapa kasus sudah di tangan Penyidik Reskrim Polres Timor Tengah Selatan namun hingga kini belum dilanjutkan prosesnya entah apa kendalanya. Setelah Kades Tesi Ayofanu, Kades Kolbano, kemudian Kades Oinlasi Kie, yang disayangkan terjadi di desa Kolbano. Warga harus dianiaya demi program tanam jagung panen sapi serta karena gubernur mau berkunjung ke Kolbano. Ini kan perbuatan yang sangat tidak terpuji”, Ucap Donny
Masih menurut Donny Tanoen, “Kejadian Oknum Kades Aniaya warga harus bisa diproses secara hukum sehingga bisa ada efek jerah, jika tidak berproses secara hukum. Harusnya secara internal harusnya ada pembinaan dari Bapak Bupati melalui Dinas PMD sehingga oknum kades-kades yang bermental preman tidak ada lagi”,
“Karena jelas bahwa perbuatan oknum kades tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 29 Huruf B, D dan E. Sehingga hal ini harus serius disikapi dinas terkait. Sehingga tugas kades yang sebenarnya fokus dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harusnya dijalankan bukan menciptakan masalah baru dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat” Pungkas Donny Tanoen
Terkait masalah-masalah menyangkut kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oknum kades yang telah di tangan Penyidik Reskrim Polsek Timor Tengah Selatan dan terkesan belum ditindaklanjuti agar bisa dilanjutkan,
“Sekali, untuk memberikan efek jerah kepada para Oknum tersebut. Kita berharap, Bapak Kapolres bisa melihat hal ini dan serius melakukan proses penegakan hukum agar bisa ada efek jerah bagi mereka dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Karena sebagai pejabat publik di pemerintahan desa, harusnya bisa berlaku adil dan menjadi contoh bagi masyarakat” Tutur Donny Tanoen (Redaksi Soe Post)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar