199 Desa Terindikasi Gagal Salur DD Tahap I 2024, Begini Penjelasan Kadis PMD TTS

Liputan Nyongki Linome Wartawan SP 
Editor Redaksi Soe Post

TTS|Soepost.com, - Proses asistensi dokumen perencanaan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) tahun 2024, dari 266 desa, baru 67 desa yang telah posting rincian anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2024. 

Menyisakan 199 desa, terindikasi gagal salur dana desa (DD) tahap satu tahun anggaran 2024, jika telat posting hingga batas tanggal 15 juni 2024 sebagaimana peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 145 tahun 2023 tentang penyaluran dana desa. 

Jadwal asistensi perencanaan desa (RKPDesa dan RAPBDesa) tahun anggaran 2024, yang diketahui sudah harus selesai pertengahan bulan april namun hingga penghujung bulan april 2024 dari 266 desa, baru 67 desa yang selesai posting dokumen APBDesa tahun 2024. 

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten Timor Tengah Selatan, Drs. Chritian M. Tlonaen yang ditemui diruang kerjanya pada rabu, 24/04/2024 mengatakan bahwa asistensi dokumen perencanaan oleh tim kabupaten sementara berjalan. 

"dari 266 desa semua sementara berproses disini. Memang ada beberapa desa yang datang, namun kembali memperbaiki dokumennya" ungkapnya 

Menanggapi isu adanya indikasi gagal salur dana desa (DD) tahap satu tahun 2024, bagi 199 yang hingga di penghujung bulan April belum posting APBDesnya. Kadis Christ tidak membenarkan hal tersebut. 

"itu tidak mungkin, karena kita sementara berproses dan sudah 67 desa yang posting. Per tanggal 18 april kemarin, sudah 47 desa yang kita ajukan dana tahap satu dan sudah masuk ke rekening kas desa senilai Rp. 23.132.777.000,- dari total Rp. 244.311.208.000 untuk 266 desa. Sementara 20 desa, dokumen pengajuan sudah ada di BPKAD untuk berproses pengajuan ke KPPN". 

Kadis Christ mengakui, jika keterlambatan asistensi disebabkan oleh beberapa kondisi seperti pemilu dan libur, namun baginya keadaan tersebut bukan alasan penghambat. 

"Sebenarnya kita sudah minta kepada desa untuk datang asistensi sejak januari, namun karena ada perangkat desa yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu dan juga bertepatan masa libur hari raya kemarin. Tapi bagaimanapun, ini bukan alasan. Tetap kita konsisten untuk desa posting APBDesa" ujarnya. 

Lanjut kadis, selain hambatan asistensi, gangguan jaringan VPN juga menjadi hambatan, tapi pihaknya tetap bangun kordinasi dengan kominfo untuk kelancaran asistensi. 

"Selain asistensi offline, untuk posting, kita butuh kestabilan jaringan VPN, dan sebenarnya ada gangguan, namun saya langsung datang ke kominfo, minta naikan Bandwitch sehingga proses posting APBDesa berbasis siskeudes tetap lancar" 

Terkait hambatan asistensi karena lambatnya penyelesaian dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tahun 2023. Kadis Christ menegaskan bahwa hal itu sudah disampaikan untuk dipercepat dan secara berjenjang ada pihak kecamatan untuk membantu. 

"Iya kita minta dipercepat. Terkait dokumen SPJ, sebenarnya ada di kecamatan. Saya di dinas mengontrol mengawasi melalui camat. Dan kita berharap dalam waktu dekat semua desa sudah selesaikan SPJ nya". 

Mengenai langka dan solusi percepatan asistensi dokumen perencanaan desa dan posting APBDesa bagi 199 desa sebelum tanggal 15 juni, Kadis Christ optimis dan segera bersama para tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TA.PM), untuk mengambil langka terbaik. 

"Terkait kondisi ini, segera kita rapat bersama para pendamping TA.PM, dan tentu kita akan tempatkan tim asistensi di dinas, tidak terbagi, sehingga ketika desa datang dilayani dari meja ke meja tim asistensi" jelas Christ.