Usut punya usut, perseteruan kedua pihak tersebut, karena camat menilai kualitas pekerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan sehingga camat tidak menerbitkan rekomendasi pencairan dana desa (DD). Persoalan perseteruan ini mengakibatkan upah hari orang kerja (HOK) 18 orang warga desa Hoi senilai 34.000.000, tak kunjung dibayarkan.
Meski telah selesai 8 bulan yang lalu, pekerjaan yang dimulai sejak bulan Juni 2023 itu sudah selesai dikerjakan pada bulan Agustus 2023. Namun sayang, hak mereka sampai kini belum dibayarkan.
Martinus Nome, salah satu pekerja kepada Soepost.com, Sabtu 11/5/2024 mengatakan jika pekerjaan jalan rabat beton sepanjang 195 meter yang selesai dikerjakan Agustus 2023, melalui mekanisme padat karya tunai desa (PKTD) namun upah HOK tak kunjung dinikmati.
"Waktu itu, TPK Okto Sabuna bilang ini kerja padat karya tunai, jadi masyarakat yang langsung kerja. Jadi TPK meminta kami agar pekerjaan cepat diselesaikan karna mau bayar kita punya hak, namun setelah kerja selesai tidak ada pembayaran", ujarnya.
Terkesan menghibur warga, awal bulan Desember 2023 kata Nome, untuk memenuhi kebutuhan hari raya natal, warga meminta pembayaran ke ketua TPK. Namun ketua TPK minta warga boleh berhutang, yang penting tidak lebih dari upah yang akan diterima. Sayang pernyataan TPK kepada warga pekerja, ternyata hanya harapan palsu, lantaran tidak ada realisasi pembayaran HOK hingga saat ini.
"Waktu mau dekat Natal, kita minta uang di TPK, kalau bisa bayar panjar kami, tapi dia TPK-red minta kami hutang saja ke kios, karna bendahara desa akan segera bayar, namun ternyata sampai sekarang belum. Utang kita sudah berbunga, jadi kalau nanti realisasi, pasti nanti hanya untuk bayar lunasi utang", ujarnya lagi dengan nada kesal.
Janji tak berujung pembayaran Upah, warga kesal dan sempat menutup jalan tersebut, namun mereka mempertimbangkan dampak terhadap aktifitas orang dan barang dari warga kampung tetangga yang akan kesulitan membawa keluar hasil bumi untuk dijual.
Meski sudah sembilan kali pertanyakan hal ini kepada kepala desa, namun janji kepala desa senin kamis, tetap upah mereka tidak terbayarkan.
"Kami sudah ulang-ulang ke kantor desa untuk pertanyakan tapi tetap hanya janji hari senin atau kamis bayar, kami tunggu sampai sekarang tidak ada pembayaran. Kami akan terus berusaha supaya bisa dapat hak kami", ujar Nome yang didampingi para pekerja lainnya.
Hal senada juga disampaikan Dorince Talan bahwa Ia bersama para pekerja lainya telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak mereka namun tidak pernah berhasil. Pasalnya kepala desa hanya berjanji tapi tidak ada realisasi. Ia pun meminta kepada kepala desa agar segara membayar upah mereka karna pekerjaan telah selesai.
"Kami minta kalau bisa bayar kami punya uang sudah, karena kerja sudah selesai, jadi tolong bayar, kami juga punya kebutuhan", keluhan mama Dorince.
Persoalan tersebut telah diadukan oleh 18 orang warga pekerja ke Dinas PMD TTS, Inspektorat TTS, bahkan kepala Desa Hoi, Yohanis Nome saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemerintah Desa Hoi sudah bersurat kepada Pejabat Bupati TTS untuk perintahkan inspektorat melakukan audit karena pekerjaan rabat beton tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis, meski sudah dilalui kendaraan roda 2 dan roda dan 4 bahkan truck besar kondisinya masih layak.
Selain itu, pada hari rabu 8 Mei 2024 lalu, dirinya sudah perintahkan kepada TPK untuk melakukan konsultasi dengan inspektorat. Namun dari hasil konsultasi dengan Inspektorat agar pemerintah desa segera melakukan pembayaran Upah kerja masyarakat.
Mantan Camat Oenino Ebensar D.I. Nenabu yang dihubungi terkait persoalan tersebut, belum berhasil dihubungi.
