Sejumlah Bantuan Proyek Pemdes Oebaki Diduga Mubazir

Report Tim Media Online Soe Post 

Editor Redaksi,www.soepost.com

TTS|Soepost.com,- Pengelolaan keuangan dana desa Oebaki Kecamatan Noebeba Kabupaten Timor Tengah Selatan menuai kritik keras dari masyarakat, pasalnya menurut masyarakat banyak proyek dan bantuan yang dikerjakan Pemerintah Desa yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran hingga berujung proyek dan bantuan tersebut Mubazir.

Marten Sakan warga desa Oebaki saat ditemui media ini pada 10 Juli 2024 mengatakan kecewa dengan kepemimpinan Kades Lodofikus Fallo.

"Beberapa tahun terakhir sejak Lodofikus Fallo menjabat Kepala Desa Oebaki, pengelolaan pemerintahan di desa terkesan tertutup dan tidak transparan. Khususnya pada proses pembangunan." Ucap Marten

Lanjut Marten, "Untuk pemberdayaan, tahun 2021 itu Pemdes pernah menjanjikan akan memberikan bantuan sapi tetapi itu hanya janji dan tidak ada realisasi. Sehingga kami menilai, pengelolaan program di Pemerintah Desa Oebaki tidak transparan." Ucap Marten Sakan

Masih menurut Marten Sakan, "Selain program pemberdayaan, pengelolaan Bumdes sejak 2017 ada penyertaan dana sebanyak 36 Juta rupiah. Di tahun 2018 meningkat ke enam puluh juta rupiah dan di tahun 2019 menjadi seratus lima puluh juta rupiah tetapi pengelolaannya kami masyarakat tidak melihat dampak dan manfaatnya untuk apa."

Informasi yang kami himpun, saat itu pengelolaan Bumdes dikelola oleh Efi Nubatonis, tapi tak jelas dan diduga dana tersebut digelapkan. 

"Selanjutnya, ada juga bantuan rumah layak huni di tahun 2021 dari dana ADD yang dijanjikan dengan anggaran 12 juta per rumah yang sesuai perencanaan katanya sampai terima kunci tetapi faktanya malah dana tersebut kurang dan masyarakat harus menggunakan dana pribadi untuk menyelesaikannya. Jadi menurut kami, ada kegagalan dalam perencanaan. Ada juga sejumlah persoalan yang terjadi di Desa Oebaki, untuk itu kami berharap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bisa melihat kondisi ini dan melakukan audit khusus kepada Kepala Desa." Tutur Marten Sakan 

Ditempat terpisah Sekretaris BPD Albertus Pitay saat ditemui membenarkan kondisi tersebut.

"Kita harus luruskan kondisi ini, sehingga masyarakat bisa paham tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang sebenarnya seperti apa. Kalau hak masyarakat wajib diterima masyarakat, kalau tidak dapat pun kenapa tidak dapat. Itu harus dijelaskan kepada masyarakat bukannya kita menghindar biar masyarakat puas.",

"Masih banyak program yang tidak berjalan dengan baik dan efektif, sehingga pemerintah desa harus menjelaskan kondisi ini." Tegas Albertus Pitay